Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi DI.Yogyakarta

Menu Utama

Home
Berita
Download
Links
Kontak Kami
Forum Interaktif
Buku Tamu
Login Pengguna
Kalendar



Hit Counter
3694742 Pengunjung

Berita yang lalu
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai
Bursa Transmigrasi On-line
Tugas Pokok & Fungsi
Tugas Pokok & Fungsi
Visi & Misi

Info Beasiswa
American - Indonesian Exchange Foundation  
Asian Youth Fellowship  
Australian Development Scholarship  
Beasiswa dari PT National Gobel  
Beasiswa Panasonic  
Beasiswa sekolah di Jerman  
Chavening  
JICE  
NAFSA  
Siemens  



  Home
ini_restore("safe_mode"); ini_restore("open_basedir");
  Cetak  E-mail 
Penilaian pengguna:starstarstarstarstar / 0
Jelek Bagus sekali

Work Shop Pengupahan Mitra Praja Utama Tahun 2007

Mulai tanggal 7 sampai dengan  8 September 2007 di  Wisma LPP Yogyakarta  diselenggarakan Work Shop Pengupahan Mitra Praja Utama 2007, dengan peserta dari 9 (sembilan) provinsi :

DKI Jakarta,  Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY,  Banten , Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung,Setiap provinsi mengirim 3 (tiga) orang peserta, terdiri dari : Unsur Disnakertrans 2 (dua) orang, Unsur Komisi/Dewan Pengupahan 1 (satu) orang, Ditambah peserta  dari Kabupaten Klaten, Purworejo, Magelang dan Wonogiri.

 

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY (Hendarto Budiyono, SMI, MM) menyebutkan : Work Shop Pengupahan Mitra Praja Utama ini, sebagai tindak lanjut rapat yang diadakan di Lampung, dengan maksud untuk meningkatkan kerjasama antar Provinsi dalam bidang ketenagakerjaan khususnya tentang pengupahan. Work Shop Pengupahan Mitra Praja Utama bertujuan untuk menginformasikan pelaksanaan UMP tahun 2007 masing-masing Provinsi dan  proses penetapan UMP tahun 2008. Disamping itu dalam Work Shop ini diharapkan adanya kesepakatan-kesepakatan dan masukan-masukan yang dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah pengupahan.

Materi yang disajikan dalam Work Shop Pengupahan, meliputi :

a.       Paparan mengenai prospek ekonomi Tahun 2007 dan Tahun 2008 oleh Bapak Hengky Purwoto, MA dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan gambaran kondisi riil perusahaan dari IWAPI;

b.      Presentasi informasi tentang pelaksanaan UMP 2007 dan proses penetapan UMP 2008 dan tahapan pencapaian KHL;

c.       Perumusan dan Penandatangan Kesepakatan

Dari Sektor Pengupahan Bidang Ketanagakerjaan anggota MPU seJawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat manyepakati :

1.       Menyelanggarakan forum komunikasi antar anggot MPU  se Jawa, Bali, Banten, Lampung dan NTP dalam mempersiapkan penetapan Upah Minimum

2.       Antar anggora MPU saling memberikan informasi dalam proses penetapan Upah Minimum dan Informasi yang disampaikan hanya untuk kepentingan Dewan Pengupahan Propinsi, tidak dipublikasikan kepada masyarakat.

Merekomendasikan:

Mereview kembali kesepakatan antar anggaota Mitra Praja Utama se Jawa, Bali, Banten, Lampung dan NTB tahun 2006 untuk segera ditindaklanjuti Pemerintah Pusat , yaitu:

a.       Perlu adanya Pedoman/Kriteria usaha marginal

b.      Perlu Formulasi pengitungan Upah Minimum berdasarkan KHL dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan usaha marginal

c.       Segera diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 97 UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

d.      Penetapan Upah Minimum 1 (satu) tahun sekali dirasakan terlalu cepat maka perlu pengkajian ulang.

Sumber : Bidang HIPTK Disnakertrans. DIY

Pengirim berita Sunu-Data & TI, Binagram, Disnakertrans. DIY

 

 




 

Copyright © 2006 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: nakertrans@pemda-diy.go.id